Setelah Sikap Surya Paloh ini, apa yang akan dilakukan Anies Baswedan?

Partai Nasional Demokrat atau NasDem sebelumnya mendukung revisi RUU Pemilu dan Normalisasi Pilkada Serentak dari 2024 menjadi 2022 dan 2023. Taufik Basari, Ketua DPP Partai NasDem mengatakan bahwa jumlah sumber daya manusia yang akan dicalonkan sebagai PLT atau pejabat sementara (Pjs) yang sangat terbatas merupakan salah satu problem jika Pilkada tetap digelar serentak bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2024. 

Lalu, apa kaitannya dengan Anies Baswedan?

Surya Paloh ketika bertemu Anies Baswedan (harianhaluan.com)

Kementerian Dalam Negeri harus menyiapkan 24 orang sebagai Pjs Gubernur dan wakil gubernur terhadap gubernur dan wagub yang berakhir masa baktinya pada 2022 maupun 2023. Yang mengejutkan adalah perubahan peta politik di dalam Partai NasDem setelah Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem telah meminta para kadernya di DPR untuk tidak melanjutkan revisi RUU Pemilu.

Menurut cnnindonesia.com pada 6 Februari 2021 dalam keterangan pers tertulis Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, bahwa Partainya mendukung Pilkada diselenggarakan pada 2024, sehingga revisi Pemilu tidak perlu dilanjutkan, sehingga Partai NasDem bersikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, yang bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Dalam keterangan pers itu Surya Paloh menyebutkan bahwa, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian bangsa.

Surya Paloh menerangkan lebih lanjut, bahwa "Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,"

Sebagaimana diketahui Partai NasDem sempat memberikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta setelah masa jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta berakhir pada 2022. Bahkan sempat muncul kabar bahwa Anies Baswedan juga dianggap punya peluang untuk menjadi Capres pada 2024.

Dengan adanya pernyataan Surya Paloh yang telah meminta para kadernya berkantor di Gedung Parlemen, Senayan untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka peluang Anies untuk melanjutkan masa periode kedua di DKI Jakarta akan semakin sulit karena kehilangan momentumnya sebagai patahana selama dua tahun.

Menurut catatan cnnindonesia.com (6/2/2021) ketika Partai NasDem menyelenggarakan Kongres II di JI Expo Jakarta pada 8 November 2019, Surya Paloh tidak mengundang Presiden Joko Widodo sebagaimana lazim dilakukan oleh partai politik jika ada acara berskala nasional. Saat itu Surya Paloh malahan mengundang Anies Baswedan yang bukan kader Partai NasDem.

Tidak diundangnya Presiden Jokowi pada acara penting tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi politik tentang hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, apalagi Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh merupakan salah satu partai pendukung pasangan Jokowi Amin pada Pilpres 2019. 

Pada pembukaan Kongres II yang berlangsung pada 2019 itu Surya juga mewacanakan konvensi capres dan membuka peluang bagi non-kader. Partai NasDem juga  mendukung sejumlah kebijakan Anies Baswedan.

Sepertinya Anies Baswedan harus memikirkan karir di bidang lain atau mencari dukungan dari partai lain untuk berlaga di pesta demokrasi 2024, entah sebagai cagub atau capres.

Baca juga: 

Densus 88 setelah tangkap tersangka teroris, terungkap fakta ini