Sports & Public Figures Topic

Di tengah pandemi global yang diakibatkan Covid-19, Densus 88 tetap bekerja keras untuk menjaga Indonesia dari ancaman radikalisme. Pasukan anti teror dari Polri ini berhasil menangkap 5 teroris di Aceh Besar. Sebelumnya terungkap pula bahwa salah satu di antara teroris yang diangkap diduga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS atau ASN). Sebagaimana diketahui Densus 88 telah menangkap dua teroris di Langsa Aceh.  Menurut news.detik.com (24/1/2021) pasukan anti teror Polri yang lebih dikenal sebagai Densus 88 dalam waktu sepekan kembali menangkap lima terduga teroris lainnya di Aceh. Mereka diduga terlibat jaringan pengebom Polrestabes Medan, Sumatera Utara.  Densus 88 pasukan anti teror Polri (ayojakarta.com) Kombes Winardy, Kabid Humas Polda Aceh pada Sabtu (23/1/2021) kepada pers mengungkapkan bahwa,    "Penangkapan kelimanya dilakukan di Aceh Besar, Banda Aceh, dan Kota Langsa,"  Setelah selesai diperiksa tim Densus 88 kelimanya akan dibawa ke Mabes Polri Jakarta

Setelah menemui para pengungsi korban banjir di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo mengunjungi Posko Darurat pencarian puing dan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara siang ini, 20 Januari 2021.   Presiden Jokowi didampingi oleh Budi Karya, Menteri Perhubungan dan mendengarkan pemaparan tim SAR dan Tim Gabungan Evakuasi pencarian korban serta puing-puing pesawat SJ-182. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengingatkan Menteri Perhubungan agar proses pencarian dan evakuasi dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya.  Presiden Joko Widodo (pikiran-rakyat.com) Selain itu Presiden Jokowi yang pernah menjadi Gubernur Jakarta dan mantan Walikota Solo dua periode ini juga mengingatkan agar hak-hak para ahli waris korban SJ-182 agar segera bisa dipenuhi serta diterima sesuai peraturan yang ada.  Para penumpang pesawat terbang milik maskapai Indonesia akan menerima santunan dari pemerintah, yaitu dari Jasa Raharja yang besar santunannya sesuai den

Warga Indonesia kembali mendapat kabar tentang Muhammad Rizieq Shihab alias MRS karena terkena jeratan hukum baru. Sebagaimana difahami polisi sebelumnya sudah menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan ketika menikahkan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Saat ini MRS masih ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta.  Menurut laporan cnnindonesia.com (14/1/2020) Rizieq Shihab yang kini sering disebut MRS kembali dijerat hukum baru terkait kasus tes risiko infeksi virus Corona. Bareskrim Polri telah menetapkan MRS sebagai tersangka.  MRS ketika diperiksa polisi pada 12/12/2020 di Polda Metro Jaya, Jakarta (jakarta.suara.com) MRS kena jerat pasal berlapis sebagai tersangka kasus menghalangi tim Satgas Covid-19 mendapatkan hasil tes swabnya di RS Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat. MRS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada hari Senin, 11 Januari 2021.  Terkait kasus yang terjadi di Rumah Sakit Ummi Bobor tersebut, MRS dijerat Undang-undang Nomor 4 Ta

Ketika Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, Menko Airlangga menegaskan bahwa PPKM bukan pelarangan kegiatan masyarakat. PPKM tidak seperti PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. PPKM mulai berlaku sejak Senin, 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021. Lalu, apa yang harus dilakukan? PPKM berlaku di wilayah Jawa dan Bali. Menko Airlangga juga mengatakan bahwa PPKM tidak diterapkan di semua kota kabupaten Bali dan Jawa, tetapi hanya berlaku di wilayah yang sesuai kriteria.  Situs beritasatu.com (7/1/2021) melaporkan pernyataan Menko Perekonomian Hartarto bahwa,  "Ini bukan menghentikan seluruh kegiatan, jadi kegiatan sektor esensial, baik pangan, energi, perhotelan, bisa berjalan,”  Lebih lanjut Arilangga menerangkan bahwa,  “Ini adalah pembatasan bukan pelarangan, sehingga kita mendorong mobilitas tetap ditekan. Jika tidak ad

Setelah Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan oleh Muhammad Rizieq Shihab dibubarkan pemerintah, para mantan simpatisan dan ex anggota FPI mendirikan organisasi baru dengan singkatan sama yang diberi nama Front Persaudaraan Islam atau FPI. Terkait hal itu, Ahmad Sahroni yang merupakan kader Partai NasDem dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI telah meminta kepada pemerintah agar menolak FPI baru atau Front Persaudaraan Islam.  Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem (m.tribunnews.com) Sementara itu cnnindonesia.com (7/1/2021) melaporkan bahwa Tim Kuasa Hukum Front Persaudaraan Islam, Aziz Yanuar menegaskan bahwa organisasi baru bernama Forum Persaudaraan Islam ini tidak akan didaftarkan sebagai Ormas atau Organisasi Masyarakat yaitu untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintah. Aziz menganggap bahwa proses pendaftaran organisasi baru ini tidak terlalu penting.  Sebagaimana dilaporkan oleh cnnindonesia.com (6/1/2021) Aziz kem

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebuah lembaga negara yang sering digandeng lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pihak kepolisian atau Badan anti terorisme untuk menelusuri lalu lintas uang/dana pada pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu antara lain: pencucian uang, transaksi narkoba, dana terorisme, kasus korupsi, dan aksi ilegal lainnya.  PPATK memiliki kewenangan dan teknologi yang memungkinkan untuk menelusuri dana yang terkait perbuatan ilegal yang dilakukan perorangan, organisasi, perusahaan dan siapa saja melalui lalu lintas uang di perbankan dan lembaga keuangan.  Ilustrasi uang Rupiah atau IDR (idxchannel.okezone.com) Kabar terbaru adalah PPATK telah menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) dan pihak terakait atau yang berafiliasi dengan Ormas yang didirikan oleh Muhammad Rizieq Shihab alias MRS yang masa penahannya telah diperpanjang. Sebagaimana diberita