Setelah Edhy Prabowo Tersangka, Ini Opini Rudi Terkait Rizieq Shihab

Bulan November 2020 diwarnai berbagai "kisah heboh" terkait peristiwa kedatangan Muhammad Rizieq Shihab alias MRS, yang makin gempar setelah Nikita Mirzani menyebut MRS seperti Tukang Obat. Bersambung pula berita yang berkaitan dengan kerumunan besar di Megamendung, Petamburan dan Tebet yang menyebabkan Anies Baswedan, Riza Patria dan Ridwan Kamil dipanggil pihak kepolisian karena kehadiran MRS di beberapa acara yang mengundang kerumunan ribuan orang. 

Belum November berakhir, yang sesekali juga ada hujan turun - Indonesia kembali kena awan mendung bernuansa korupsi dengan penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka suap ekspor benur Lobster oleh KPK. Warga dan pegiat media sosial pun diingatkan oleh Rudi S. Kamri tentang "kasus" Rizieq Shibab setelah Menteri KKP menjadi tahanan KPK di Kuningan, Jakarta. 

Tentu ada alasan genting sehingga Rudi S Kamri, yang dikenal sebagai pengamat sosial, budaya dan politik yang kritis ini, sampai akhirnya menulis artikel tentang "benang merah" yang sebenarnya tidak berkaitan langsung antara kasus Edhy Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dengan peristiwa kerumunan yang dihadiri Habib Rizieq yang terjadi di tengah pandemi global gara-gara Covid-19 ini. 

Baliho Rizieq Shihab diturunkan pasukan TNI (harimanado.com) & Edhy Prabowo sedang memegang seekor Lobster di Universitas Tasmania, Australia (cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com)

Rudi S Kamri yang kini semakin berjaya di Kanal Anak Bangsa ini mungkin mengingatkan agar warga +62 untuk melawan lupa dan tetap ingat dengan peristiwa lain yang juga sangat penting. Karena itulah tulisan Rudi S Kamri yang tulisannya sangat tajam ini menarik untuk disimak. Pada akhir artikel saksikan pula OPINI RUDI dengan topik mengejutkan. 

*Edhi Prabowo Sudah Ditersangkakan, 

Kasus Rizieq Shihab Jangan Dilupakan!!!*

 Oleh:

*Rudi S Kamri*

 Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo dan kroni-kroninya telah sukses dibenamkan ke sel tahanan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk setidaknya 20 hari ke depan. Kini kita tinggal menunggu keberanian KPK menelisik lebih jauh, adakah aliran dana haram suap ekspor baby lobster alias benur tersebut ke Partai Gerindra dan keterlibatan pejabat negara atau politisi lainnya.

Rudi S Kamri penulis, narasumber dan pemerhati sosial & politik (Dok. Rudi)

 Tapi yang lebih penting dari itu hebohnya kasus EdhiPrabowo ini jangan sampai digunakan sebagai pengalihan isu atau fokus perhatian kita pada kasus yang lebih heboh lagi yaitu kasus potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizieq Shihab yang sampai sekarang belum ada kejelasan. 

 Mengapa saya perlu mengingatkan hal ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia terlalu mudah perhatiannya dialihkan pada kasus baru yang lebih seru. Kita sibuk bergunjing membicarakan kasus baru dan begitu mudah melupakan kasus sebelumnya yang belum tuntas penyelesaiannya.

 Potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizieq Shihab seperti pelecehan institusi kepresidenan, pelanggaran UU Karantina Kesehatan, penghinaan kepada institusi TNI, pelecehan kepada institusi Polri, ajakan untuk melakukan revolusi dan ancaman pemenggalan kepala sampai detik ini belum ada titik terang pengusutan dari aparat kepolisian. 

Akankah semua dilakukan pembiaran? Lalu atas dasar dan pertimbangan apa seorang warga negara yang bebas melakukan ujaran kebencian dan mengancam keselamatan masyarakat dibiarkan begitu saja?

 Sebagai pemegang saham utama di negeri ini, kita rakyat tidak boleh diam saja. Jangan sampai negara seolah takluk dipermainkan oleh seseorang atau ormas tertentu. Jangan pernah kita biarkan aparat negara tidak melakukan tugasnya sesuai dengan amanat yang kita berikan.

 Mereka, pejabat negara siapapun dia mulai dari Presiden dan aparat di bawahnya mendapatkan gaji tinggi dan menikmati kemewahan fasilitas negara, semua biaya itu berasal dari uang rakyat yang kita percayakan untuk dikelola negara. Dus artinya kita punya hak untuk menuntut mereka bekerja dengan seharusnya. Jangan kita biarkan mereka melakukan tebang pilih kasus hukum dan diskriminasi perlakuan.

 Kita harus menuntut negara dalam hal ini aparat kepolisian untuk mengusut dengan serius potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizieq Shihab. Jangan pula kita hanya terlena dengan tindakan heroik Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman mencopot baliho yang mengotori ruang publik Jakarta dan sekitarnya. Pencopotan baliho adalah keberanian yang harus kita berikan apresiasi tapi tidak cukup hanya berhenti di titik itu.

 Sebagai masyarakat sipil kita berhak tahu, bagaimana dengan kelanjutan potensi pidana yang dilakukan Rizieq Shihab. Bagaimana tindak lanjut pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lalu bagaimana kabarnya pemeriksaan anak dan menantu Rizieq Shihab yang kabarnya sampai saat ini mengabaikan panggilan dari Polri.

 Jujur sejatinya saya mengharapkan negara hadir menjawab semua pertanyaan publik yang menggantung di awang-awang. Termasuk seharusnya negara menelisik lebih jauh siapa yang sebenarnya menjadi bandar yang membiayai kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. Negara seharusnya melayani pertanyaan masyarakat, bukan terkesan melakukan pembiaran dan membuat pengalihan isu.

 Kalau negara membiarkan awan hitam menggelantung di langit Jakarta, jangan salahkan rakyat membangun spekulasi penuh warna untuk menjawab rasa penasaran kita. Jangan-jangan uang rakyat atau mungkin uang hasil mengenthit anggaran APBD Jakarta yang digunakan untuk membiayai kepulangan Rizieq Shihab. 

Teori "jangan-jangan" ini akan tetap berkembang liar kalau negara tetap saja tidak bertindak dan melakukan pembiaran. Spekulasi "jangan-jangan" jangan disalahkan kalau tindakan aparat keamanan dirasakan mengusik rasa keadilan.

 Rakyat menunggu Negara hadir kembali, Bapak Presiden!!!

 *Salam SATU Indonesia*

26112020