Syahrul Yasin Limpo Ungkap Soal PPN Sembako & Stok Beras Nasional Di Saat PPKM Darurat Mikro

 Siaran berita di televisi nasional, radio, koran, media online dan tentu saja di media sosial terjadi perbincangan hangat soal sembako seperti beras yang dihebohkan akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau (PPN). Karena itu menarik untuk menyimak informasi dari Kementerian Pertanian terkait masalah ini.

 Syahrul Yasin Limpo yang diangkat sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional saat ini aman. Karena itu Indonesia tidak perlu dilakukan impor beras. 

Pemerintah juga tidak akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap beras, yang merupakan jenis sembako yang dikonsumsi mayoritas warga Indonesia. 

 Sebagaimana dilansir dari HUMAS Kementerian Pertanian RI oleh situs resmi setkab.go.id (9/7/2021), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan dengan tegas pada 8 Juli 2021 bahwa, “Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN sembako. Kalaupun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah,”

 Sesuai arahan Presiden bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengimpor beras. Terkait hal tersebut Menteri Pertanian asal Sulawesi Selatan ini kembali menegaskan, “Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada. Bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu. Dan bahkan Pak Presiden katakan dari mana rumor itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako,” 

  Syahrul lebih lanjut menyampaikan bahwa alasan tidak diperlukannya impor beras karena sampai saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik, yang ada pada pengendalian langsung Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), penggilingan, yang juga ditangani penanganannya oleh pemerintah daerah (pemda).

 Kemudian diinformasikan pula bahwa produksi beras pada masa tanam (MT) I Tahun 2021 adalah sebesar 17,56 juta ton. Dari hasil produksi ini Indonesia memiliki surplus beras pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian dan Kepala BULOG ketika berbincang dengan para petani setelah panen di Indramayu, Jawa Barat (setkab.go.id)

 Dalam keterangannya Menteri Pertanian juga menerangkan bahwa, “Oleh karena itu, dalam kondisi COVID-19 dan berbagai pembatasan, pangan kita terkendali dengan baik. Ini hampir setiap minggu dicek oleh Bapak Presiden dan kemarin dalam rapat virtual, Bapak Presiden meminta agar pengendalian pangan untuk kebutuhan nasional sepenuhnya di bawah kendali beberapa menteri untuk dipersiapkan maksimal,”

 Alasan Kedua adalah bahwa impor beras tidak diperlukan karena masa tanam II 2021 (kemarau basah) juga telah dimulai. Dengan demikian panen di masa pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional.

Kementerian Pertanian RI menargetkan produksi beras pada MT II sebesar 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton, sementara konsumsi beras adalah 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.

 Lalu Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa, “Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah di tingkat penggilingan yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup tinggi,”

 Yang ketiga, bahwa stok beras sampai ini di Perum BULOG dalam bentuk cadangan beras pemerintah tersedia sebanyak 1,37 juta ton. Hal ini adalah di atas batas aman 1 juta ton. Sementara itu stok beras komersial 13,969 ton.

 Bahwa penyaluran beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan, dan kebencanaan per bulan 80 ribu ton. Dengan demikian maka stok beras di masa pandemi ini, aman sampai dengan akhir tahun.

 Menteri Pertanian juga menegaskan bahwa, “Kalau melihat data ini, ketersediaan pangan berjalan dengan baik. Sesuai perintah Bapak Presiden, saya setiap hari turun ke lapangan. Jadi satu-satunya yang kita harapkan tidak boleh berhenti adalah kesiapan dan akselerasi pangan. Dari sinilah pangan tersedia, lapangan kerja juga tetap jalan dan ekonomi dasar tetap berputar,”

 Mengingat beras merupakan sajian penting di meja makan masyarakat Indonesia, Menteri Pertanian juga memaparkan bahwa, “Kementan telah merumuskan lima cara bertindak (CB) sektor Pertanian di masa pandemi, sebagai upaya penyediaan ketersediaan pangan dan pemulihan ekonomi nasional,”

 Kemudian Syahrul menerangkan pula, “Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pertanian sebagai upaya menjaga produksi dan kesejahteraan petani. Bantuan ini melalui dana KUR dengan bunga hanya 6 persen. Total dana KUR tahun ini Rp70 triliun dan baru terserap Rp36 triliun. Kami dorong petani agar menggunakan dana KUR ini sehingga pertanian kita semakin maju,”

 Di tengah pandemi global dan pada saat diberlakukannya PPKM Darurat Mikro ini Kementerian Pertanian telah melaksanakan arahan Presiden Jokowi agar stok beras selalu aman sepanjang tahun. Yang menggembirakan adalah para petani telah berhasil menghasilkan padi, sehingga stok beras yang dikelola pemerintah juga sukses mencapai surplus.

Menarik pula disimak tayangan berikut tentang pengalaman Mongol Stres ketika diundang makan siang oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada 2019. Penting untuk tertawa sejenak agar imunitas tetap terjaga, juga lumayan untuk mengurangi stres. 

Baca juga: 

SERBA SERBI INDONESIA KEKINIAN