Sikap Wakil Sekjen PBNU Atas Pernyataan Gus Yaqut Tentang Populisme Islam

Pada tanggal 27 Desember 2020 ketika menghadiri webinar lintas agama Menteri Agama (Menag)Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengatakan bahwa Kementerian Agama akan mencegah populisme Islam berkembang di Indonesia. Menurut Gus Yaqut populisme merupakan usaha untuk menggiring agama menjadi norma konflik. Karena itu Gus Yaqut tidak akan membiarkan populisme agama berkembang di Indonesia. Pernyataan Gus Yaqut tersebut direspon oleh Fadli Zon dan Wakil Sekjen PBNU. 

Menurut laporan situs fajar.co.id (28/12/2020) pada saat acara lintas agama yang dilakukan secara virtual itu Menteri Agama yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020 mengatakan bahwa, “Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahas ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinannya, maka dia dianggap musuh dan karenanya harus diperangi. Istilah kerennya itu populisme Islam,”

Menteri Agama Gus Yaqut ketika mengunjungi Gereja Immanuel atau Gereja Blenduk di Semarang sehari sebelum Hari Natal, 24/12/2020. (jateng.inews.id)

Kemudian Menteri Agama yang dikenal sebagai Ketua Umum GP Ansor atau Jendralnya Banser NU ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus memerangi Islam di Indonesia agar tidak terus membesar. Lebih lanjut Gus Yaqut mengatakan bahwa, “Dan saya tidak ingin, kita semua, tentu saja tidak ingin populisme islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan memeranginya,”

Menurut laporan kumparan.com (28/12/2020) Gus Yaqut yang juga Ketum GP Ansor itu kembali menyerukan agar menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Maksudnya, jangan jadikan agama sebagai norma konflik sehingga siapa pun yang beda keyakinan dianggap musuh. Sebelumnya Menteri Agama yang energik ini juga menegaskan bahwa Gus Yaqut akan menjadi menteri agama untuk semua agama yang ada di Indonesia. 

Pernyataan Gus Yaqut itu sempat menimbulkan pro dan kontra. Fadli Zon elite politik dari Partai Gerindra yang juga anggota DPR ini bahkan siap untuk berdebat dengan Gus Yaqut. Sebagaimana dikutip oleh situs berita depok.pikiran-rakyat (28/12/2020) Fadli Zon menulis di akun twitternya @fadlizon, sebagai berikut:

 “Ayo kita berdebat di ruang publik apa itu “populisme”, “populisme Islam” dan apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa tupoksinya?”

Sedangkan Wakil Sekretaris Jendaral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi berpendapat, bahwa tidak ada politik yang mengedepankan latar belakang agama, suku maupun ras seseorang. Pendapat Masduki tersebut dilaporkan oleh cnnindonesia.com (29/12/2020). Wasekjen PBNU Masduki juga menegaskan bahwa dalam demokrasi, pemimpin dilihat dari keberhasilannya melaksanakan aspirasi rakyat.

Masduki Baidlowi Wakil Sekjen PBNU (tribunnews.com)

Menurut Masduki sebagaimana dilaporkan cnnindonesia.com mengatakan bahwa, "Karena negara ini didirikan tidak atas nama minoritas dan mayoritas. Jadi di siapapun keluarganya, sukunya, agamanya, sama di depan hukum,"

Kemudian Masduki menambahkan bahwa demokrasi harus diarahkan sesuai tujuan negara dalam konstitusi. Masduki menegaskan politik identitas atau populisme Islam tidak boleh membelokkan arah demokrasi Indonesia.

Terkait pernyataan Menteri Agama Gus Yaqut tentang populisme Islam cnnindonesia.com juga mengutip sikap Masduki Baidlowi, yakni, "Oh iya (PBNU mendukung). Jangan sampai politik Indonesia yang masih berkembang sebagai politik demokratis secara prosedural, berkutat pada isu-isu yang justru akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri,"

Lalu Masduki menyarankan agar Gus Yaqut bisa mencegah populisme Islam dimulai dengan Pendidikan dengan mengerahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama untuk melaksanakan hal itu.

Lebih lanjut Masduki menyatakan bahwa, "Bagaimana membangun bangsa yang demokratis lewat pendidikan. Itu saya kira paham inklusif, tidak gampang menyalahkan orang lain bahwa kita hidup dalam perbedaan,"

Menanggapi pernyataan Gus Yaqut yang tidak akan membiarkan populisme Islam membesar, Masduki menyatakan bahwa PBNU mendukung rencana Gus Yaqut sebagai Menteri agama untuk mencegah populisme Islam berkembang di Indonesia.

Kemudian Wakil Sekjen PBNU ini menegaskan pula bahwa populisme Islam yang dimaksud Yaqut Cholil Qoumas adalah politik identitas berbasis agama. Masduki berpandangan bahwa hal itu bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.